Stop Laporan Palsu, Prof. Rokhmin Minta Kepala Daerah Jujur soal Stok Pangan ke Presiden
MAJALENGKA, Arahbaru.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mengingatkan para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, agar menyampaikan laporan yang jujur dan akurat (bukan laporan palsu) soal stok pangan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Prof. Rokhmin menyoroti laporan dari sejumlah gubernur yang cenderung hanya menyampaikan hal-hal positif saat berdialog dengan Presiden, pada acara panen raya nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4) kemarin.
“Waktu panen raya di Majalengka, semua gubernur yang bicara ke Presiden menyampaikan laporan yang bagus-bagus. Saya harap itu laporan yang jujur. Tapi tetap perlu dicek ulang, jangan sampai data di lapangan tidak sesuai kenyataan,” tegas guru besar IPB University itu.
Prof. Rokhmin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang dinilai serius dalam upaya mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo menargetkan dua hal utama dalam kebijakan pangannya. Pertama, meningkatkan produksi komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, dan gula hingga melampaui kebutuhan nasional. Kedua, memastikan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak.
“Pemerintah bicara tentang ketahanan pangan jangka panjang, bukan hanya untuk beberapa tahun. Keberlanjutan adalah kunci,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pencapaian produksi harus diikuti dengan distribusi yang adil dan merata. Ia mencontohkan, meski produksi beras tahun ini diprediksi melebihi permintaan nasional, distribusinya masih belum merata, terutama ke wilayah-wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Tantangannya adalah memperbaiki sistem logistik dan transportasi. Jangan sampai tengkulak terus mengeksploitasi sistem distribusi kita,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya validasi data dan transparansi dalam pelaporan di sektor pangan. Menurutnya, keberhasilan kebijakan pangan nasional sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah, dengan landasan kejujuran dan tanggung jawab bersama.(Mdr)
