Nuansa “Permainan” Pimpinan DPRD dan Sekda Mencuat Dibalik Pelantikan 59 Pejabat DKI Jakarta
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025) lalu di Balai Agung, Balai Kota. Pelantikan tersebut mengacu pada sejumlah surat keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD DKI Jakarta.
Menurut dokumen resmi, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan seleksi yang melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat terpilih disebut hasil dari seleksi berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi.
Namun, proses seleksi ini diduga diwarnai kecurangan. Informasi yang diperoleh wartawan menyebut, salah satu Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta MM diduga melakukan kolaborasi untuk meloloskan sekitar 20 pejabat pilihan mereka dari total 59 orang yang dilantik.
Seorang ASN Pemprov DKI Jakarta berinisial SW mengungkapkan bahwa aksi ini dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung. “Sekitar 20 pejabat itu merupakan orang-orangnya IM yang diloloskan melalui kerja sama dengan Sekda MM. Gubernur tidak tahu, karena ada permainan di belakangnya,” ujar SW, Senin (11/8/2025).
SW mengaku mendapat informasi tersebut dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Disebutkan bahwa tindakan IM dilakukan atas arahan kekasihnya berinisial DDY, dengan bantuan operator bernama HMT.
IM juga disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek, dengan dukungan staf Gubernur berinisial UDN dan WSN. Bahkan, IM dan DDY diduga memiliki “backup” dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan sejumlah pejabat.
SW memperingatkan Gubernur agar lebih waspada pada pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan datang, karena diduga jaringan ini akan kembali menempatkan orang-orangnya, terutama pada posisi strategis seperti camat, lurah, dan dinas teknis.
Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi.**
