Aset Daerah Dipakai, Komitmen Beasiswa UGJ Terabaikan, Repdem : Inspektorat Harus Selidiki
CIREBON, Arahbaru – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Cirebon, melalui ketuanya, Sandy, mendesak Pemerintah Kota Cirebon dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) untuk segera merealisasikan program beasiswa bagi warga Kota Cirebon. Beasiswa tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemkot Cirebon dan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) pada 26 Februari 2021.
Kesepakatan tersebut memberikan hak kepada UGJ untuk menggunakan lahan seluas 1,03 hektare di kawasan Stadion Bima (Gedung Fakultas Kedokteran) guna mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan aset daerah tersebut, UGJ berkomitmen memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Keputusan UGJ Nomor 1001/UNIV/V/2021.
Namun, sejak ditandatangani pada tahun 2021, program beasiswa tersebut belum terealisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan aktivis, mengingat janji tersebut menjadi bagian dari komitmen penggunaan aset daerah.
“Atas dasar ini, kami mendesak Walikota Cirebon segera memanggil pihak UGJ untuk mempertanggungjawabkan janji mereka terkait beasiswa bagi warga Kota Cirebon,” tegas Sandy dalam pernyataannya.
Selain itu, Repdem juga meminta DPRD Kota Cirebon untuk turun tangan dengan memanggil Walikota dan UGJ guna mengklarifikasi keterlambatan realisasi beasiswa. Mereka menilai DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa aset daerah digunakan sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
Lebih lanjut, Repdem juga mendorong Inspektorat untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan perjanjian tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian atau penyimpangan, mereka meminta agar langkah hukum diambil guna menegakkan keadilan bagi masyarakat Kota Cirebon yang berhak mendapatkan beasiswa.
“Kesepakatan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai aset daerah diberikan, tetapi hak masyarakat diabaikan,” pungkas Sandy.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak UGJ maupun Pemkot Cirebon terkait tuntutan yang disampaikan Repdem tersebut. Namun, masyarakat berharap ada kejelasan dan tindakan konkret agar janji beasiswa ini tidak hanya menjadi sekadar wacana saja.(Mdr)
