Insentif Minim dan Dana Telat, DPRD Cirebon Soroti Masalah Posyandu
CIREBON – Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang seharusnya menjadi garda depan dalam mendukung gizi balita dan edukasi keluarga di Posyandu Kota Cirebon justru menuai sorotan. Pasalnya, proses pencairan anggaran yang tidak lancar membuat kegiatan kerap terkendala.
Ketua Posyandu RW 02 Sywkhmagelung, Tatin Nuryatin, mengungkapkan bahwa dana yang diterima Posyandu dan Posbindu hanya cair tiga bulan sekali, dengan jumlah total Rp500 ribu—yakni Rp300 ribu untuk Posyandu dan Rp200 ribu untuk Posbindu. Angka ini bahkan sudah termasuk honor kader.
“Pada 2024 lalu, pencairan sempat molor hingga lima bulan. Kami terpaksa memakai dana kas seadanya demi tetap menjalankan kegiatan,” tutur Tatin dengan nada prihatin. Ia berharap anggaran bisa disalurkan setiap bulan agar program berjalan lebih optimal.
Tatin juga menyoroti minimnya insentif untuk para kader. “Bayangkan, honor Rp700 ribu per tiga bulan harus dibagi untuk 12 orang kader. Jelas tidak cukup,” ujarnya.
Ketua RW 02 Sywkhmagelung, Sri Rahayu, turut mengangkat persoalan ini. Ia menyebut pihak RW bahkan sering turun tangan menutupi kekurangan anggaran melalui dana kas atau bantuan warga. “Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD lebih peduli terhadap para kader yang berjuang di lapangan,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari wilayah lain. Siti, kader Posyandu RW 12 Bedeng Baru, mengaku mengalami hal yang sama. PMT dan insentif kader juga dicairkan per tiga bulan, bahkan sempat tertunda lima bulan pada tahun 2024.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menyatakan keprihatinannya. Ia berjanji akan meminta klarifikasi dari dinas terkait serta mendorong agar pencairan anggaran dilakukan secara lebih teratur.
“Program PMT sangat penting untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat. Kami akan bahas hal ini agar tidak terus berulang,” ujar politisi PAN Kota Cirebon itu.
Rinna menambahkan bahwa perbaikan sistem pencairan dan peningkatan kesejahteraan kader harus menjadi prioritas agar pelayanan dasar seperti Posyandu dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.(Dms)
