Komitmen Eti Herawati Mencari Anggaran Pusat Jika Paslon BERES Terpilih Memimpin Kota Cirebon
ARAHBARU, Kota Cirebon – Seorang pemimpin harus mampu mencari solusi demi keberlangsungan pemerintahan, terutama kaitan dengan penyediaan anggaran daerah. Calon Walikota Cirebon Eti Herawati memahami betul kondisi demikian, jabatan Wakil Walikota Cirebon pada periode lalu cukup memberikan pengalaman berarti baginya untuk memperkuat keuangan daerah.
Terkait dengan kondisi anggaran itulah, Eti berkomitmen akan gencar mencari bantuan program dari pemerintah pusat jika terpilih memimpin daerah pada Pilkada 27 November mendatang.
Demikian disampaikan calon walikota yang berpasangan dengan Suhendrik sebagai wakilnya, saat dirinya menyapa warga RW 07 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Senin (7/10).
Perbincangan santai dengan warga itu, Eti tak sungkan bicara tentang persoalan-persoalan krusial mengenai anggaran daerah, infrastruktur serta dunia pendidikan.
Eti menjelaskan, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi tetapi keuangan daerah yang terbatas, menjadi kendala prospek pembangunan Kota Cirebon.
Karena itu, sebagai kepala daerah harus berinisiatif mencari tambahan pendapatan dari pemerintah pusat agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan maksimal.
“APBD Kota Cirebon tahun ini sekitar Rp 1,6 Triliun. Anggaran ini separuhnya habis untuk belanja pegawai. Karena itu, kepala daerah harus pintar-pintar mencari dan melobi anggaran di pusat dan provinsi,” katanya.
Menurut Eti, pada APBD tahun anggaran 2024 ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpasang sekitar Rp651 miliar, angka itu tidak lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu Rp859 miliar.
Artinya, keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat untuk kebutuhan pembangunan daerah.
“Tidak bisa jika kepala daerah hanya menunggu berdiam sendiri tanpa aktif mencari bantuan pemerintah pusat. Selain itu, pemkot juga tetap harus memaksimalkan potensi PAD,” katanya.
Eti menegaskan, satu bukti keberhasilan melobi pemerintah pusat yaitu program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di wilayah pesisir Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk.
Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada 2021 itu mampu menata kawasan sehingga meninggalkan kesan kumuh.(Dms)
