Walikota Makassar: Profesi Wartawan Sangat Mulia
MAKASSAR ,– Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan yang berlangsung di Graha Pena Fajar, jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (2/6/2026), merupakan forum tertinggi organisasi PWI di tingkat provinsi yang digelar untuk memilih kepengurusan baru sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi selama lima tahun ke depan.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Arafah mewakili Gubernur Sulsel, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, unsur Forkopimda, pengurus PWI kabupaten/kota, serta ratusan anggota PWI dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Dalam kata sambutan Walikota Makassar Munafri Arifuddin memberikan apresiasi pada pelaksanaan Konferensi Provinsi PWI Sulawesi Selatan.
“Karena itu, profesi ini sangat mulia menurut saya karena dapat memberikan dampak besar, dan apa yang kita lihat pada masyarakat,” ujar Walikota Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kompetensi wartawan di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.
Menurut Munafri, pers memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan mengawal pembangunan daerah.
Ia berharap PWI terus melahirkan jurnalis yang profesional, independen, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.
“Profesi wartawan adalah profesi yang terhormat dan marwahnya harus dijaga,” tegas Munafri.
Appi juga menyoroti pentingnya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai instrumen untuk menjaga kualitas dan profesionalisme insan pers. Menurutnya, proses sertifikasi dan pengujian kompetensi perlu dilakukan secara ketat agar profesi jurnalistik dijalankan oleh individu yang memiliki kapasitas, etika, dan tanggung jawab.
Selain itu, ia mengingatkan agar profesi wartawan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun melakukan tekanan terhadap pihak tertentu karena dapat mencoreng citra profesi dan organisasi.
Munafri menegaskan, pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dengan menyajikan informasi berdasarkan fakta serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pers harus menjadi pilar penyeimbang dalam pembangunan dan menyampaikan informasi yang jujur kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi kemampuan insan pers yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun mengingatkan bahwa kemajuan digital tidak boleh menggeser nilai-nilai integritas yang menjadi fondasi utama profesi jurnalistik. (Bunda Sumarni)