MAKASSAR, ✍️ — Ketua DPD Grib Jaya Sulawesi Selatan H. Muhammad Amin dalam pertemuannya dengan beberapa petinggi Grib Jaya Sulsel di Warkop Azzahrah jalan Mira Seruni, kelurahan Pandang, kecamatan Panakkukang, Makassar Senin 14 September 2026 membahas atas kelangkaan serta sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah titik. Kondisi tersebut turut membuka ruang bagi penjualan BBM melalui pengecer dengan harga yang dinilai jauh melampaui di atas harga normal.
Ketua DPD Grib Jaya Sulsel, menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah serta pihak berwenang tidak membiarkan masyarakat terus menjadi pihak yang paling dirugikan.
Menurut Muhammad Amin, ketika BBM sulit diperoleh di jalur resmi, masyarakat terpaksa mencari alternatif melalui pengecer. Namun, harga yang melonjak tinggi membuat beban masyarakat semakin berat, khususnya bagi pekerja, pelaku usaha kecil, pengemudi angkutan dan masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM.
“Jangan sampai kelangkaan BBM justru menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan berlebihan. Masyarakat membutuhkan BBM dengan harga yang wajar dan akses yang mudah, bukan dipaksa membeli karena keadaan,” ungkap Ketua DPD Grib Jaya Sulsel..
Ia meminta pemerintah melakukan pengawasan menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, mulai dari ketersediaan di SPBU hingga praktik penjualan kembali di tingkat pengecer.
Muhammad Amin juga mendorong aparat dan instansi terkait melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penjualan BBM dengan harga tidak wajar, penimbunan, permainan distribusi, maupun praktik lain yang merugikan masyarakat.
“Kalau memang ada pengecer yang menjual jauh di atas harga standar, harus dilihat dulu penyebabnya. Apakah karena biaya operasional, kelangkaan pasokan, atau ada permainan distribusi. Jangan dibiarkan tanpa kejelasan,” katanya.
Ketua Grib Jaya Sulsel, lanjut, meminta pemerintah hadir memberikan solusi nyata. Jangan sampai masyarakat hanya diminta bersabar sementara harga di lapangan terus bergerak naik.
“Pemerintah harus turun melihat kondisi sebenarnya di lapangan. BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau distribusinya terganggu dan harga di tingkat pengecer melonjak, dampaknya bukan hanya kepada pengguna kendaraan, tetapi juga merembet ke harga barang dan biaya transportasi,” tambahnya.
Muhammad Amin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya transparansi distribusi serta pengawasan harga BBM, agar masyarakat tidak menjadi korban di tengah kondisi pasokan yang sulit.
“Yang harus dilindungi adalah masyarakat. Jangan sampai kondisi kelangkaan justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan rakyat kecil, dan kalau memang keadaan terus berlanjut dan tidak ada perubahan beberapa hari kedepan, maka kami akan turun kejalan berunjuk rasa secara besar-besaran dan mendesak aparat penegak hukum untuk mencopot Direksi PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi dari jabatannya atas kegagalannya dalam mengatasi krisis distribusi energi di Sulsel ini,” tutupnya. (*)